Demokrasi Antar Golongan Suku Indonesia 2016

Demokrasi Antar Golongan Suku Indonesia 2016

WELCOME BLOGGER FROG GOZILLA

Terima kasih pada anda para pembaca yang sudah mau melungkan waktu berharga anda hanya untuk membaca tulisan saya 

Pendahuluan

Avril fans Fender Aceh Banjarmasin, repoter redaksi junalis kantor berita canada Banjarmasin

Tulisan ini saya bisa tanggung jawabkan kebenaran nya, dan siap di panggil ke pangadilan untuk mempertangung jawabkan tulisan ini, karena tulisan ini bukan karangan atau doktrin, tapi sebuah kebenaran yang terjadi di Indonesia ini, dan tulisan ini juga di bantu kawan-kawan Avril fans fender Banjarmasin Aceh, redaksi repoter jurnalis kantor berita Kanada Banjarmasin, dalam penulisan nya.

Tulisan ini membahas masalah yang di hadapi oleh pemerintah Indonesia berserta masyarakat, dan masalah ini bukan masalah baru, tapi sudah terjadi pada awal Indonesia ini meredeka, atau tepat nya 17 agustus 1945 yang lalu, masalah ini sudah banyak menuai konflik memakan korban banya sekali, pemberontakan juga sudah kerap terjadi, dan agar masalah nya sama, Demokrasi antar golongan suku dan agama, yang juga belum selesai hingga saat ini, dan jika ada yang memcoba bicara ini di hadapan pemerintah Indonesia cendrung mereka menghidar, dan berlalurut-larut untuk menyelesaikan nya dengan tuntas, dan ini tugas bersama, baik dari pemerintah dan rakyat nya.

Dalam kesepakatan kami untuk menulis ini, kami semua nya telah berjanji kepada setiap angota yang terlibat dalam penulisan ini, yaitu minta nama dan organisasi golongan nya di lindungi, untuk meredam masalah baru, tapi ada juga yang tidak minta lindungi nama nya pada kami, dan malah meminta kami terang-terang untuk menuliskan nama nya dan organisasi nya, baik dari kalangan militer pemerintah dan sipil.

Dan saya juga mohon maaf terlebih dahulu untuk anda pembaca nya, karena tulisan ini mengunakan kalimat kata kasar, karena ini sesuai dengan hasil diskusi yang di lakukan bersama-sama, dan tulisan ini juga, dalam penulisan bahasa nya tercampur, antara bahasa banjar melayu, dayak dan Indonesia, karena saya kurang fasip juga untuk menulis bahasa Indonesia, walau tulisan ini singkat saja, namun kandungan makna nya, bisa di tafsirkan bermacam-macam orang yang membaca nya.

Demokrasi Antara Golongan Suku Indonesia 2016

A. Kronologi Sejarah Pendirian Republik Indonesia Secara Singkat

Kesultanan Banjarmasin sekarang

Selama perjalanan saya dan kawan-kawan untuk mempelajari sejarah Indonesia ini, kami belum menemukan nya bukti kapan negara bernama Indonesia ini di huni oleh manusia, dan ini normal masuk akal, karena hanya orang gila saja yang mengaku tahu hal tesebut dengan hayalan nya menjadi-jadi, karena hanya tuhan saja yang tahu tentang rahasia sejarah manusia ribuan tahun lalu karena dia lah yang menciptakan, dan perlu di ketahui sejarawan hanya bisa menebak dan predeksikan nya saja dengan cara mempelajari peningalan-peningan seperti candi, prasasti, bekas kerajaan, dan kitap-kitap ke agama, dan disini saya menulis sajarah ini berdasakan tex peninggalan Kesultanan Banjarmasin saja, yang di tulis dengan bahasa Arab, karena hanya tex ini di kalimantan yang bisa di baca dan di terjemahkan tanpa ada kekeliruan, walau pun banyak sudah peninggalan lain dari dinasti kerajan nusantara sebelum berdiri nya kesultanan Banjarmasin, karena kurang jelas dan banyak yang hancur susah untuk di terjemahkan akibat bahasa dan cara penulisan nya dengan bahasa nusantara yang sudah punah, atau katakan saja berevulosi menjadi sekarang ini, singkat penerjemahan sejarah Indosesia ini, hanya bisa di ambil sacara benar dari tahun 1300 M saja, dan di atas itu suram dan mesteri besar.

Anda pembaca harus tahu, nama Indonesia ini resmi di pakai hanya dari di proklamasikan nya kemerdekan Indonesia 17 Agustus 1945 yang lalu oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno di Jakarta, memang sebelum di Proklamasikan nya kemerdekan Indonesia ini, nama Indonesia sudah di pakai oleh beberapa golongan suku Nusantara ini, namu menyeluruh, karena ragam nya suku-suku waktu itu belum ada kesepakatan untuk bersatu padu, dan punya jalan masing-masing, hukum masing-masing, agama masing-masing, budaya tradisi masing-masing, dan paham ideologi pemikiran masing-masing, jadi pada inti nya pada 17 Agustus 1945 lah yang sacara resmi tertulis dan di akui semua suku nusantara bersatu di bawah payung nama negara Indonesia dan hukum pancasila nya.

Gambar Kesultanan Banjarmasin Tempo Dulu, Tahun 1900-1950

Dalam hikayat tes berbahasa Arab kesultanan Banjarmasin, di gambarkan Indonesia dalam lingkup sajarah sebagai berikut.

Mungkin kebanyakan orang tahu, Majapahit lah yang menyatukan nusatara ini dalam satu kesutuan kerajan, oleh patih Gajah Mada, dan itu di benarkan, namun anda harus tahu, tapi tidak seutuh nya menyatu di bawah kerjan Majahapit, dan memakai semua budaya tradisi hukum dan bahasa nya Majapahit, di tex Kesultanan Banjarmasin, menuliskan, persatuan itu hanya secara tertulis bukan memasyarakat, paling hanya bayar pajak nya saja pada Majapahit, dan kerjasama lain seperti perdangan zaman dulu, jadi begitu saja, atau secara latihan prajurit bersama, dan melawan musuh yang sama saja, dan singkat nya yang di tulis di Tex kesultanan Banjarmasin, Patih Gajahmada, hanya membuat nusantara damai tidak perang lagi, bukan untuk memperintah nya, dan kadang juga waktu itu ada yang dari kerajaan yang tidak sepakat maka perang terjadi, dan itu masih terjadi sampai sekarang ini, hanya cara nya saja berbeda dengan dulu, secara kekerasan.

Dan runtuh nya Majapahit oleh suatu ajaran Agama Islam, dan Islam ini menjadi sebuah alat mempersatukan suku-suku yang ada di Nusatara ini lebih bagus dari pada Majahpahit, karena merasa satu agama, tapi walau begitu konflik terus ada, hanya saja tidak sesadis sebelum nya, karena suku-suku Nusantara yang sudah memeluk Islam itu pun juga punya cara sendiri dalam membuat hukum kelompok nya, jadi beda dalam setiap daerah walau pun 1 tanah pembaca, dan juga konflik perang agama juga terjadi, namun mulai tahun 1800-1900, perang antar agama itu sudah mulai bisa di redam masing-masing kelompok, karena ada nya musuh baru yang harus di tangani bersatu untuk melawan nya, dan musuh itu adalah para penjajah bangsa Eropa, seperti Inggris, Portugal, Spanyol, Belanda dan Perancis, yang mengivansi hampir semua Asia Tengara ini, dan hal ini yang membuat nya kembali bersatu dalam satu kesatuan untuk menghadapi musuh yang sama, dan itu pun juga ada perjanjian nya jika menang, menurut para pemimpin kelompok golongan suku tersebut, bahkan terjadi sampai tahun 1970, pemberotakan terus terjadi walau pun tidak besar seperti dulu.

Kami dalam pempelajari tex sejarah dari Kesultanan Banjarmasin, banyak sekali menemukan berkas perjanjian antar kerajaan untuk menhadapi musuh yang sama, dan jika nanti menang maka dari musuh tersebut, wiliayah dan harta rampasan di bagi-bagi dari semua antara kerajaan yang besatu itu, dan kadang kala pembangian itu tidak adil maka sekaligi perang akan terjadi, yang asal berkawan bisa menjadi musuh, dan cenderung terbagi 2 fron kelompok, dan itu masih sampai sekarang tahun 2016 ini, contoh saja pembaca sebagai berikut ini.

Dulu sebelum berdiri nya kesultanan Banjarmasin, ada seorang patih dari Sumatera bernama Patih masih, yang tingan di kuin banjar lama, dia ada mengasuh seorang putra mahkota Kalimantan bernama Pangeran Samudara, dari dinasty kerajan Negara Diva, perang saudara berebut kekuasan, berganti nama lagi menjadi Kerajan Negera Daha, konflik berebut kekuasan lagi, maka patih Masih membuat perjanjian dengan kesultanan Demak dan Mataram di Jawa, minta bantuan untuk menaklukan Negera Daha, dan Demak Mataram setuju, cuma ganjaran nya adalah, jika banjar menang harus masuk Islam, dan banjar menang Pangera Samudara masuk Islam, di kuin memdirikan mesjid, dan berdirilah kesultanan Banjarmasin, dengan raja yang memimpinan nya yang bernama Pangeran Samudra, dan nama Islam nya Sulatna Suriyansyah, raja banjar Islam pertama, dan setelah nya perjanjian selesai, Demak pulang dengan sudah nya di tepati perjanjian dan pembagian kekusaan tersebut, perang agama terjadi di Kalimantan, Kesultanan Banjarmasin, menalukan hampir semua wilayah Kalimantan dengan bantuan banyak kerajan, kerajan tersebut, Kesultanan Demak, Kesulatanan Mataram, Kesultanan Palembang, kesultanan Aceh, Kesultanan Cerebon, Kesultanan Goua Bone Sulawesi Selatan, Kesultanan Minangkabau Padang Sumatera Barat, Kesultanan Banten, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Malasyia, dan mereka berhasil mengislamkan 89% suku dayak di Kalimantan ini, bahkan menyerang Philipina dari Burani Darusalam dan Negera Federasi Sabah Malasyia, di mulai dari tahun 1763 yang lalu, nah walau begitu bersatu, tetapi hukum nya dan semua budaya tradisi nya masing-masing, tidak bisa di samakan semua nya, jika juga mau di samakan maka perang akan terjadi, dan dalam senjarah kesultanan paling ambisius untuk menyebarkan Islam seluas mungkin dengan Bantuan Turky Ustmaniyah Sultan Sulamain, adalah Kesultanan Aceh dan Minangkabau, yang tidak kenal lelah, dan berlaku keras sekali dari yang lain, dan ini terjadi sampai sekarang, bahkan Aceh sendiri menolak hukum Pancasila nya Indonesia, dan Brunai menulak Malasyia, yang berpodoman Al-Qur'an.

Dan Kesultanan yang paling keras bersekuku yang inggin menentukan nasip nya sendiri himngga saat ini, ada 4 kesultanan, Yaitu, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banjarmasin, Kesultanan Goa Bone Sulawesi Selatan, dan Kesultanan Kalimantan Barat Sultan Landak, mereka ini kerap tidak sempendapat dengan pemerintah Indonesia, tekat mereka mendirikan negera Islam Indonesia perlu di acungi jempol, tidak mau menyerah apa pun yang terjadi, dan ini perlu di tanggani lebih lanjut sebelum mereka memutuskan keluar NKRI seperti Timor Lesti, yang sudah keluar dari NKRI akibat ketidak adilan pemerintah Indonesia, dan Aceh merdeka dari Indonesia pada 2005 yang lalu dalam bingkai NKRI, yang mereka di berikan Otonomi Daerah untuk menjalankan hukum Islam di daerah nya, begitu juga dengan Papua, karena jika tidak di berikan pemberotakan terus terjadi, Papua dan Aceh bisa keluar NKRI menyusul Timor Lesti, akibat lalai Pemerintah Indonesia dalam membagi keadilan pembangunan dan Pendidikan, karena hanya di angap kepetingan Jawa dan Jakata kata Pasukan GAM Aceh, mereda nya konflik Aceh hanya akibat Tsunami, jika tidak perang saudara akan terus berlanjut, Aceh di Bantu Turky dan Libya, dan Papua, di Bantu Amerika Serikat, sengketa PT Freports tambang Emas itu, dalih OPM Papua yang inggin keluar Indonesia bikinan Amerika Serikat yang haus kekuasan dunia itu, bagai serigala haus darah lapar danging, haus Alkohol lapar Exstasi, enek koplo dan sabu-sabu candu perang ala Timor Tengah dengan dalil OPM Papua, atau konflik bikin Amerika Serikat yang satu adalah Timor Lesti, Indonesia di buat alat untuk memecah negara nya sendiri dengan dali membasmi paham komunis di Timor Lesti, milisi Aitarak dengan Ereco Guteras nya, terpaksa menangung dosanya sendirian, Saran saya untuk pemerintah Indonesia ini, jangan terlalu dekat berkawan dengan Amerika Serikat, mereka bermuka 2, di suatu sisi dia mengatakan Pro Indonesia, disisi lain pro Pemberontak, pelajaran adalah konflik Timor Lesti, mereka yang mengajak Indonesia, dan mereka juga secara diam-diam mengunakan tangan kedok PBB nya dengan Interfit Australian itu untuk memecah NKRI, Timor Lesti berhasil keluar, Islam yang menjadi penyatu Indonesia, Islam telah menjadi bomerang untuk pemerintah Indonesia, yang akibat ketidak adilan dalam pembagunan, Aceh mengunakan nya untuk melawan nya.

Singkat pembaca, pemerintah Indonesia dalam membuat undang-undang, tidak berdasakan dengan meneliti sosial masyarakat nya sendiri, dan meniru orang lain, maka hukum itu takan pernah cocok jika di tarapak pada Indonesia, Demokrasi dan kebebasan macam yang mereka bicarakan dalam, DPR dan MPR itu.

Saya tegaskan, saat Indonesia dalam sejarah, yang juga menyelang menuju kemederkan nya, perang bertempur dengan Belanda, membuat perjanjian dengan para pemimpin rakyat Nusantara, kita ambil contoh dengan Aceh, Soekarno yang dengan Rakyat Aceh, berjanji akan negera Islam Indonesia, dan ternyata dusta itu, GAM Aceh lahir, dan lahir nya mereka itu bukan saja karena janji tersebut, tapi ketidak adilan pemerintah Indonesia sendiri, Islam hanya di jadikan kenderan nya untuk membebasakan diri dari jajahan Indonesia, dan itu wajar jika kita bicara dengan Demokrasi dan kebebasan untuk hidup ini, jika pemerintah Indonesia ini, tidak memberikan kekebesan itu, berati menjajah, dan jika tidak mau dikatakan menjajah apa yang bisa di berikan pemerintah Indonesia ini untuk Aceh? itu saja pembaca.

Secara ini dimuat dalam tulisan ini bertujuan untuk supaya anda memahami betul dengan jelas dengan bangai mana demokrasi dan hak asasi Indonesia ini terbentuk, dan bangai mana cara melakukan melakukan dan membuat demokrasi hak asisi munusia dan ke adilan hukum itu seadil mungkin walau pun juga tidak bisa adil, karena kedailan sejati dan sempurna itu hanya milik tuhan semua, manusia hanya berusaha untuk adil tapi takan pernah adil.

Kita bisa lihat dari sejarah, karena sejarah pelajaran berharga, atau bisa di katakan adalah pengalaman, pahit manis nya sejarah, tidak bisa di rubah lagi, tapi masa depan kita tentukan dari sekarang ini, kita lihat dalam sudah berdiri nya negara Indonesia ini, konflik demi konflik terus ada, bahkan pemerintah yang memberikan telandan untuk rakyat juga berkonflik, contoh perebutan kekuasan seperti, Tan Malaka VS Soekarno, Soekarno VS Soharto, Komunis VS Lebiral, Soekarno VS Aceh, Soekarno VS Pamesta, Soekarno VS Negara Islam Indonesia, Soekarno VS Kalimantan, Soekarno VS Sumatera, Soharto VS Rakyat, Soerhato VS Gam Aceh, Soharto VS Timor Lesti, dan Soeharto VS Mahasiwa tahun 1998 yang lalu, belum lagi persoalan G30 PKI, dan yang lain di munculkan, seperti Ambon, Poso, dan Kelompok Santoso nya, belum lagi ribut di Medan, di Pontianak, sambas, Sampit, Palangkaraya, Kuala Kapuas, Samarinda, Papua, Jawa Timor, Mesuji Lampung, hingga paling baru Lapindo, semua nya sama, apakah pemerintah ini tidak belajar dari sejarah yang lalu, bangai mana menangani sebuah masalah ini jangan lagi terjadi di masa depan, yang lalu sudah tidak bisa lagi di rubah, dan ini bangai mana rakyat mau baik jika pemimpin semua nya bandit banjingan tengik dan korup itu, semua masalah ini adalah terkait dalam demokrasi hak asasi manusia, hukum pancasila, otonomi daerah, yang jelas nya Demokrasi dan keadilan pembangunan harus di lakukan jangan hanya di jawa dan Jakarta, itu inti semua dari konflik yang terjadi dalam sejarah pendirian negera bernama Indonesia ini.

Terus terang saja, saat saya dan Rahmahwati, menjadi panitia diskusi masalah Kalimantan dan Sumatera di kantor Berita Kanada Banajramasin, kami setuju dengan pendapat Sumantri Nusation, yang mengatkan Indonesia belum merdekan 100%, merdeka nya hanya lisan saja, terus saya tanya dia, tetang 17 agustus 1945 itu, dia menjawab, itu bukan merdeka hanya saja mengalih kekuasan, atau bertopeng putra daerah saja, tapi ini tidak lebih perpanjangan tangan Belanda, atau bisa di katakan Ivansi Vetnam dari AS adalah perpanjangan tangan penjajahan Perancis, jadi sama saja panitia penyiapan kemederkan Indonesia oleh Soekarno, di berikan iming japang, perpindahan kekuasan saja, karena nyata siapa yang duduk berkuasa di Indonesia ini, tidak lagi melihat rakyat nusantara tetapi muncul suatu rasisme baru, yang kurang nampak di lihat mata dan di rasakan, bukan agam atau suku, tapi rasisme yang saya mangsut adalah demokrasi hak asasi manusia, dan pembangunan merata, karena ada golonga yang terus di ungulkan di pemerintah Indonesia, golangan itu adalah golonga Jawa, karena setiap ada pemilu pemilihan Presiden, pasti di dominasi oleh Jawa, paling ada bugis, belum ada lagi sumatera dan Kalimantan apa lagi Papua, jadi mana yang nama nya demokrasi hak asasi masnusia itu, yang / siapa saja boleh untuk mencalonkan diri sebagai presiden, jadi agama dan suku itu adalah motor dalih untuk pemberotakan saja, tidak lebih, dan semua nya sama terus terulang, dari 17 agustus 1945 lalu hingga sekarang ini, jadi saya kira cukup itu saja pendapat saya, atas pertanya mu.

Dan kita lanjut, masalah yang baru, Macam Lapindo, Aceh, Sumatera, Kalimantan dan Papua, itu harus cepat di selesaikan, jangan berlarut lagi, dan kita semua sudah tahu kronologi sejarah pendirian negara bernama Indonesia ini.

Demokrasi Antara Golongan Suku Indonesia 2016

B. Memahami Demokrasi Antara Golongan Suku Agama Indonesia 2016

Kesultanan Nusantara

Saya berani dan bertangung jawab atas kata saya ini, saya katakan secara tengas Pemerintah Indonesia tidak paham akan yang di sebut dengan Demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan ke adilan hukum, dan ini menuai konflik terus dari berdiri nya negaran Indonesia, kami sudah melakukan penelitian langsung di lapangan, dan bertanya langsung, pertanyan kami singkat saja, kepada setiap orang Indonesia ini, apakah anda menilai adil dan demokrasi kah pemerintah kita ini? banyak yang mengatakan tidak, tidak nya di mana? apakah Agama? suku? hukum pancasila? dan hak aksasi manusia? jawaban nya adalah ke tidak adilan pembangunan daerah, pemelihan pemimpin dari bupati sampai presiden, ketidak terbukan nya pemerintah, dan hukum berpihak pada pejabat, dan penarapan pendidikan, dan saya tanyakan agama bagai mana menurut anda? menjawab, mungkin agama hanya ada di Aceh saja, tapi kalau di luar nya masalah agama itu kurang menonjol, pasti masalah sengketa pembangunan, dan pemilihan dari kalangan yang akan di lantik menjadi bupati, dan timpang nya kegiatanan Industri penangulangan pengaguran, jalanan rusak dan konflik Industri masalah utama dalam tauran dan ujuk rasa.

Jadi dalam catatan kami memahami, agama dan suku biasa nya hanya menjadi motor nya pemicu konflik tersebut, tapi agama dan suku bukan titik dari semuan konflik yang di kaitkan dengan demokrasi tersebut, dan yang paling nya juga, adalah penarapan demokrasi ke bebasan tersebut selalu inggin menyamakan golongan yang sudah kita ketahui itu tidak bisa, misal nya contoh saja, yang Islam tidak mungkin di suruh menjadi Kristen dan sebalik nya, dan jika pun mau hanya ada 2 alasan, ke ingginan sendiri, atau di paksa, begitu juga suku nya, yang dayak tidak bisa di Banjarkan, nah ini adalah masalah yang harus bisa di selesaikan, hukum pancasila yang di anut Indonesia ini harus lagi di perbaiki, dan pendidikan nya, saya beri contoh gambara saja pada anda, dulu ada sebuah konflik suku agama di Banjarmasin, setelah kami teliti lebih mendalam, ternyata bukan suku dan juga agama, namun pemimpin nya, bupati dan gubernur lah yang sebenar nya, suku dan agama motor untuk mengerakan masa saja, konflik tujuan nya adalah untuk mengulingkan sebuah kepemimpinan sebenar nya, dan tidak di tujukan pada agama dan suku, karena gubernur Banjarmasin saat itu bukan orang banjar, dan ada yang merasa tidak adil dan demokrasi, tapi tidak ada jalan untuk mengulingkan pemimpin tersebut, maka suku dan agama pemimpin tersebut di jadikan nya motor untuk mengalang masa agar ikut dia, jadi harus di pahami, mungkin dari pemimpin itu tidak adil dalam pembangunan daerah lain, hanya daerah tertentu saja, dan jalan rusak juga di biarkan, tapi dari kelompok masyarakat ini sudah berteriak tapi tidak di dengarkan nya, maka konflik akan terjadi, dan penarapan hukum pacasila yang juga di angap tidak adil oleh mereka, terasa sunguh memenjarakan mereka, mungkin jika anda tingal di Jakarta, atau presiden tidak paham hal ini, karena tidak pernah berkunjung ke daerah tersebut, dan mungkin juga memang tidak mau berkunjung ke daerah tersebut, kesempatan ini di manfaat kan oleh para pemerintah daerah yang nakal, dan jika di tuduh balik tuduh, dan jika sudah terpujuk maka pemeritah pusat akan di salahakan, dan sudah sering terjadi, dan ini kelalaiyan pemerintah pusat, seharus nya pemerintah pusat harus terus menekan pemerintah daerah agar bekerja dengan benar mengurus daerah nya, karena kalau bukan pemerintah pusat yang mengerus pemerintah daerah siapa lagi? tidak bisa di percayakan begitu saja ke pemerintah daerah dan sebalik nya, penyalah gunaan kekuasaan dan mengatas nama hukum pancasila ini masalah utama nya.

Dan perlu di ketahu, jika kita bicara hukum, hukum pancasila itu masih kurang, karena tidak bisa dalam menyelesaikan sebuah kasus masyarakat ini dengan hukum pancasila saja, harus di carikan solusi lain nya, karena mungkin bagi yang tingal di Jakarta, hukum pancasila itu adil, tapi tidak di luar nya, inggat itu, karena masyarat Indonesia ini berwarna-warni, dan tidak bisa di samakan, dan jika tidak percaya, coba saja samakan, maka konflik akan terjadi, dan jari saya jaminan nya, batak pasti tidak bisa di Aceh kan ingat itu.

Contoh lagi dalam konflik Ambon dan Poso, dilihat sekilas apa lagi di media masa unsur agama sangat mendasari hal tersebut, yang pasti Islam VS Kristen, tapi jika di telusuri dengan mendalam maka akan ketuan akar masalah apa, yaitu ada orang yang mengunakan agama untuk mengerakan masa untuk melawan musuh nya. Masalah utama nya hanya di terminal yang mana pemuda Islam dan Kristen yang berseteru yang 1 kalah maka lari ke perkampungan Islam, dan mengerakan masa, dan maka terjadi lah konflik yang mengerikan, jadi hanya itu saja akar masalah nya, sangat kecil namun berdampak besar sekali, namun hal itu tidak jua lah penjadi pelajaran dari pemerintah Indonesia, baik pemerintah daerah atau pusat sama saja.

Contoh lagi, konflik yang terjadi di kalimantan tengah dari sampit sampai Banjarmasin yang terjadi yang pada tahun 2000 yang lalu, kalau di lihat sekilas konflik ini adalah masalah kesukuan, Dayak VS Madura, tapi kami sudah meneliti nya dengan detail, selama 4 tahun, suku dan rasisme di gunakan sebagai pengerak masa saja, bukan tujuan dari masalah konflik yang memperbesar pertikian nya, dan yang berkelahi bukan dayak dan madura saja, tapi ada cempur tangan dari luar, dan utama campur tangan orang Banjarmasin, Madura hanya korban dari hal tersebut, tapi kami lihat daftar dari data statistik ke pendudukan dan korban nya di rumah sakit, bukan saja dari kalangan madura dan dayak ada juga yang lain nya, jika di katakan dengan kasar, konflik itu di gunakan oleh para bandit preman untuk penjarahan harata korban nya, dari emas, uang, motor rumah dan tanah, yang seberna hanya sekelompok pemuda yang bertikai di sampit dan sambas, konflik itu di gunakan dengan oleh para bendit penjarah dengan baik untuk mengeruk ke untungan nya, dan 2 jempol untuk mereka semua, dan ini juga harus nya jadi pelajaran pemerintah daerah dan pusat bagai mana menangani demokrasi dan kebesan dengan benar, dan tak bisa d i paksakan, yang dayak tetap dayak, yang banjar tetap banjar, yang islam tetap Islam, jika di paksakan demikian konflik Aceh dan Sumatera akan terulang lagi.

Tapi pembaca bukan berati di Indonesia ini, tidak ada konflik yang berdasakan demokrasi kebebasan beragama dan suku, namun hal itu bisa di hitung dengan jari, hal macam konflik permasalah demokrasi kebebasan dan hak asai manusia kesukuan dan agama yang sering terjadi hanya pada preode belum berdiri nya negara Republik Indonesia ini, yang pada tahun 1800 sampai 1972 saja, kusus nya di Kalimanta, yang di mana orang Banjar memaksakan Islam terhadap dayak, dan pada itu juga berseturu dengan kutai kartanegara, atas wilayah pasir dan pesisir timor Kalimantan, tapi pemaksan agama sudah berahir di Kalimantan pada tahun 1982 secara resmi dan tertulis nya, dengan tertangkap nya Ibunu Hajar, pimpinan Negara Islam Indonesia Kalimantan bersama Kahar Muzakir dari Sulawesi, pada inti nya konflik kesukuan dan kebebasan dan hak asasi manusia di kalimantan yang terjadi di atas tahun 1982 hanya bagi kaum yang tidak terdidik, di wilayah-wilayah pedalam saja lagi, karena jika mereka yang sudah terdidik dengan baik seperti di perkotaan tidak lagi berkonflik kesukuan dan agama, tapi berkonflik golongan kepetingan masing dan bersaing saja lagi, dan kerap kali Intromen untuk mengalang masa adalah agama dan kesukuan, jadi harus di pahami, tapi sekali lagi pemerintah pusat dan daerah tidak mengabil pelajaran terhadap peristiwa yang terjadi pembaca, dan saya tegaskan lagi, jika anda orang Jakarta atau yang di tinggal di pulau jawa, anda tidak akan paham dengan apa yang terjadi di luar pulau Jakarta dan jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, 3 pulau ini lebih menghawatikan dari pada konflik yang ada di Sumatera dan Aceh, bukan Hal baru bagi kami yang tinggal di kalimantan ini, jika ada beberapa wilayah yang ingin bergabung dengan Malsyia, dan konflik ini terbagi 2 fron, yang mana 1 kelompok ingin bergabung dengan Malasyia, dan yang 1 nya lagi mendirikan negara sendiri tidak tergantung oleh siapa pun, dan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan yang berpegaruh sudah sering bertemu dan membicarakan hal ini pembaca, saya raya Pemerintah pusat tahu, sepeti Presiden dan DPR, cuma hanya merahasikan nya saja, dan beresekuku seolah tidak ada masalah, saya mengerti hal ini, karena pemerintah pusat takut akan konflik yang lebih besar, nanti di bawah saya akan bahas apa penyebab 3 pualu besar ingin keluar NKRI dan kenapa pemerintah pusat seolah tidak tahu, dan ini masih menyangkut Demokrasi antar golongan suku Indonesia yang menjadi moto pemeicu nya, semetara ini dalam bab 1 ini kita memahami Demokrasi tersebut saja agar jelas apa yang inggin di tunjukan dalam tulisan ini.

Contoh lagi konflik yang menyakut demokrasi dan hak asasi kebebasan, yaitu kasus yang di mana banjar dan daya berkawan menghancurkan Cina, dan kasus ini di golongkan pemerintah dearah adalah kasus rasisme kesukuan, tapi setelah kawan-kawan Avril fans fender Banjarmasin dan Universiat Lambung makutar ke lokasi dan mempelajari nya selama 2 menemukan akar masalah sebenar nya, akar masalah adalah, di daerah Tampikungan Banjarmasin sudah terkenal akan banyak nya pendatang Cina yang mencari keberungan nya berdangan, dan Banjarmasin juga sudah menjadang gelar kota dagang, dan keributan ini terjadi ada 3 titik yaitu Pasar Lama, Jalan Veteran dan Pramuka tembus termina Pal 6 Banjarmasin, dan kawasan Sudimampir, yang di mana banyak nya pedangan Cina, semula tidak menjadi masalah, mala membantu masyarakat daya dan Banjar, karena bisa jadi koli buruh pasar, tapi besar nya pemodal Cina dalam berdangan, mengalahkan pedangan daerah banjar, dan membuat hampir pedangan banjar dan dayak golong tikar, nah kesukuan di jadikan lagi moto nya untuk mengalang masa untuk mengusir Cina, opini di seberkan oleh pihak yang tidak bertangung jawab, konflik pecah selama 4 hari, memang korban tewas hanya ada 2 orang saja, itu karena polisi singap menangani nya, Cina memnuduh banjar dan daya rasisme, tapi perkara sebenar nya bukan rasisme dan demorasi hak asai manusia, melaikan persaingan usaha yang terjadi antara pedangan, dan pemerintah pusat dan daerah tidah tahu hal ini, yang jelas kesalah nya adalah dalam kepengurusan pemerintah dalam mewadahi ijin usaha, dan batasan peraturan yang supaya antara pedangan loka dan luar jangan bertikai, jadi sedikit pun ini bukan masalah rasisme tapi persaingan atara pedangan, dan sekali lagi pemerintah tidak belajar dengan prestiwa ini pembaca.

Contoh lagi yang kira nya dapat di pahami tetang demokrasi dan hak asasi manusia serta kebebasan di Kaliamntan. bagi saya yang tinggal di Kalimantan, jika banjar dan dayak bertikai itu adalah hal biasa sudah, karena pertikain ini sudah dari zaman berdiri nya kesultanan Banjarmasin, cuma sekarang meredup saja, dan tidak membawa kesukuan dan agama, tapi konflik 2003 ini lain, ini membawa kesukuan dan agama, dan ini terungkap nya masalah pengatasnama perjudian aruh budaya suku dayak, dan ketauan nya terlibat nya pemerintah dalam perjudian tersebut, yang betikai adalah FPI dan suku dayak, ini sebenar buka kekerasan Agama, tapi dendam yang menyelimuti nya, dan pemerintah terbagi 2, yang satu berpihak pada FPI, dan yang satu berpihak suku dayak, bermula dari kejadian perampokan di sungai barito, yang di mana Kapal yang memuat beras sebanyak 18 Ton yang berlayan dari Banjarmasin ke tanah dusun hulu, perampokan terjadi di sekitar batur luar dan yang mengetemukan sungai barito dengan sungai kapuas, namun perampokan ini dapat digagal kan, karena sangat dekat dengan perkapungan suku dayak bakumpai muslim, perampok berjumlah 5 orang, dan semua tertangkap tanpa perlawanan, dan beruntung polisi dapat sampai dengan cepat ke lokasi, jika tidak masa akan membunuh nya, dan setelah tertangkap di tanyai apa alasan merampok, mereka menjawan kalah berjudi, nah jawaban itu langsung menuai tangapan panas dayak bakumpai muslim, dan pada malam itu, mereka dayak bakupai muslim berniat membubarkan perjudian tersebut, tapi polisi mampu meredam nya, dan polisi berjanji mengurus perjudian itu, dan perampok yang tertangkap malam itu, sudah menjadi benang merah kasusu perampokan yang terjadi sebelum nya, jadi perjudian itu lah yang di kira orang dayak muslim dan banjar yang selama ini melahirkan para perampok di sungai barito, dan tidak lama kejadian itu terjadi lagi perampokan, dan ini lah yang melibatkan FPI, karena yang di rampok yang terbunuh adalah angota FPI Banjarmasin, mengetahui hal itu FPI meminta polisi untuk membubarkan perjudian itu namun tidak di gubris, alih-alih tidak di dengarkan oleh kepolisi daerah Kalteng, hal tersebut membuat FPI bertindan sendiri, dengan mengalang masa Islam untung menyerang nya, FPI dengan konvoi banyak orang langsung datang dan membubarkan nya secara paksa, dan membakar lokasi perjudian itu, dan suku daya non muslim tidak mau kalah, mereka mengajak kristen juga, maka jadi lah perkelahian antar agama yang gila, yang mana suku dayak non muslim minta bubarkan FPI dan kelompok Islam lain, dan mengagap ini tidak demokrasi, dan pemaksan budaya dan tradisi banjar Islam fanatik, dan ternyata setelah di usus, pelakua perjudian nya banyak orang luar, cuma hanya berkedok budaya dan tradisi suku dayak saja dalam penerbitan ijin perjudian tersebut, maka nya polisi tidak mengusut nya, karena sudah menerbitkan ijin, dan mengatas nama kan demokrasi kebebasan dalam pernerbita ijin nya, jadi bukan membela FPI, tapi mengusut akar masalah nya, saja yang membawa agama dan kesukuan pembaca.

Saya tegas, hukum pancasila tidak cukup untuk membuat demokrasi dan keadilan di Indonesia ini, ya adil bagi mereka yang ada di Jakarta dan golongan kaya, tapi tidak adil di luar Jakarta dan Pulau jawa, pemerintah tidak pernah  belajar dari senjarah, dan coba menyama ratakan, bisa di katakan penghapusan budaya tradisi sebagian suku di Indonesia, dan jelas ada bebepara wiliyah di Kalimantan ini yang tidak memakai hukum pancasila, dan berangapat demokrasi yang di terapkan pemerintah jakarat itu adalah penjajahan, bukan kekebesan angapat tersebut lahir karena masalah yang bukan kesukuan dan agama di golongkan pemerintah dengan masalah kesukuan dan agama, jika ke agama Islam akan di sudutakan, dan jika kesukuan Malayu akan di salahkan, dan tidak kah pemerintah mengerti dengan demokrasi tersebut, dan bangai mana kenbesan tersebut, jangan kaya wakil presiden Yusup Kala yang jelas tidak mengerti kekebesan beragama dan demokrasi coba berani bersuara, kata nya begini, nanti Islam tidak boleh lagi Azan pakai pengeras suara, nah ini melahirkan konflik baru lagi, selama islam azan mengunakan pengeras suara, tidak pernah menjadi bahan berkonflik dalam masyarakat, karana Kristen dan yang lain paham, karena sudah jadi budaya dan tradisi Islam indonesia mulai dari ada nya di Indonesia, jadi prestiwa-prestiwa di atas tadi jangan di kaitkan dengan masalah demokrasi hak dan kebesan, tapi itu adalah olah pihak yang tidak bertangung jawab, tapi anda setelah membaca tulisan ini akan tahu di mana kesalahan demokrasi Indonesia ini.

Demokrasi Antara Golongan Suku Indonesia 2016

B. Konflik Yang Sebenar Nya Berakar Dari Golongan Suku dan Rasime Di Indonesia

OPM Papua

Di atas tadi adalah masalah yang tidak tersangkut dalam demokrasi dan hak Asasi, dan di sini akan membahas masahalah yang benar-benar masalah rasisme itu.

Di Indonesia wilayah yang secara nampak tidak berpengang hukum pancasila adalah Papua, itu akibat dari rendah nya pendidikan, di Papua masalah kesukuan dan agama malah tambah rumit, dan disini lah yang disbut dengan tidak ada nya demokrasi dan keadilan kekebesan, karena kenbanyakan memakai hukum adat untuk menyelesaikan suatu masalah, ini lebi parah dari suku dayak di Kaliamtan, Atau GAM Aceh, yang di tiduh pemaksan Agama itu, karena kami di Kantor berita Kanada di Papua, sudah mempelajari nya dengan pasif sekali, maka nya hukum pancasila saya katakan tidak cukum untuk mewadahi demokrasi dan ke adilan sosial di Indonesia ini, hukum pancasila itu hanya bisa di terima oleh kalangan yang dekat dengan Jakrta dan Pulau jawa, tapi tidak di Papua, juga di Aceh dan Kalimantan, kerena promusan komposi pembuatan nya sudah salah, karena meniru, harus mempelajari masyarakat sosial dalam menciptakan demokrasi tersebut bukan meniru dari negara lain.

Perang atar suku di papua kerap terjadi, TNI dan Polisi yang menengahi nya tidak bisa berbuat apa, paling pemaksa hukum pansacila yang sudah jelas di nilai tidak adil dari mereka di sana, kontak senjata TNI atau Polis dengan OPM Papua itu bukan hal baru di Papua itu, PT Frepots memperparah kekeruhan yang terjadi, karena di angap merempas kekayan papua, disini pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa selain memaksakan hukum pancasila tersebut, bukan menyelesaikan maslah tapi melah memperparah perlawan mereka, dan hal ini di Manfaatkan oleh Amerika Serikat yang membentuk milisi secara diam-diam PBB dan hukum nya jadi sadaran, hak menetukan nasip senidiri itu sudah terlanjur menjadi paham yang beredar di suku pedalaman Papua, masalah utama nya adalah kurang nya pendidikan, karena sekolah-sekolah di Papua sangat langka, jadi yang berbahaya, banyak kedok aktivis peduli pendidikan yang masuk kesana yang menyebarkan paham-paham berbahaya, contoh paham yang mendarah daging alasan suku papua berkonflik dengan pemerintah Indonesia adalah hak menutakan Nasip sendiri, beda paham yang ada di sulawasi, Kalimantan, dan Sumatera, yang sebenar hanya minta hak di libakan dalam pemerintah bukan seperti yang di tafsikar kan pemerintah pusat Jakarta, maka nya saya sudah katakan, jika anda pembaca yang tinggal di Jakarta tidak akan paham ini, apa lagi Demokrasi yang di ingin mereka itu bagai mana, dan setujukan mereka dengan hukum pancasila tersebut, dan mana yang di katakan dengan sesytem pemerintah yang terbukan dan traspran itu jelas sudah tidak ada di mata mereka, mungkin hanya Suruya Paloh dengan Partai Nasdem yang di libatkan dalam pemerintah, jadi ini sulit apa lagi pemerintah seperti DPR yang berkawan Amerika Serikat, yang memuji demokrasi Amerika Serikat yang palingbagus bisa di tarapkan di Indonesia, Demokrasi macam apa? apakah DPR itu tidak melihat berita, Donal Trum itu belum jadi Presiden Amerika Serikat mengatakan Islam di Larang, apakah itu yang disebut demokrasi dan kebebesan bagi setiap warga negara nya, mending Inggris, atau demokrasi kita sendiri, jadi ini harus dapat di pahami pemerintah Indonesia, dan jangan terlalu percaya dengan pemerintah daerah, dan menyerah kan semua tugas pembanguan demokrasi dan pembanguna fisik daerah pada pemerintah daerah tanpa pengawasan, nanti penyimpangan bisa terjadi, nanti di tuduh mengelak dan menuduh balik pemerintah pusat, tidak bisa juga di percaya jika yang memerintah daerah putra daerah, karena kecurangan bisa di lakukan oleh siapa saja yang inggin melakukan nya, jadi hukum pancasila di bisa memberikan secara nyata untuk demokrasi secara merata di Indonesia, yang ada pemaksan, saja dan jika ini tidak perbaiki maka akan terus berulang kejadian nya yang sudah terdahulu, dan sekali lagi saya katakan pemerintah tidak belajar dari senjarah, atau kata Tan Malaka, Pemerintah yang di ongkosi rakyat menidas rakyat yang mengokosi nya.

Demokrasi Antara Golongan Suku Indonesia 2016

C. Mencari Rumus Pemecah Konflik Demokrasi Antara Golonga Suku Indonesia, dan Industri 

Polres Tabalong  Tengahi Konflik Industri PT CONTH

Terserah saja pada anda pembaca mau mengatakan saya ini sok pintar atau masalah demokrasi Indonesia ini, namun jika ini tidak di lakukan siapa lagi yang melakukan nya, saya hanya mencoba memperbaiki dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju saja, itu saja.

Pemecah konflik antara golongan suku Indonesia ini ada di tangan pemerintah bukan rakyat, karena pemerintah selaku penyelengara dengan sudah di berikan amanat oleh rakyat, Pemerintah harus belajar dari sajarah bangsa sendiri bukan sejarah bangsa lain dalam menciptakan semua negara berdaulat adil demokrasi serta berjaya, rasisme lahir akibat ketinga adilan, yang menyakuta demokarasi kebesan dalam hidup rakyat yang di perintah, tapi demokrasi dan toleransi antar beragama itu bukan dengan cara seperti Wakil presiden yang mengatakan Islam tidak boleh Azan dengan pengeras suara, karena di Indonesia bukan seperti di Amerika Serikat Kristen nya, Kristen di Indonesia sudah tahu bahwa Islam itu Azan dengan pengeras suara, atau membuat hukum yang merugikan golongan tertentu, demokrasi tidak harus menghapus budaya dan tradisi, budaya dan tradisi harus nya di lestarikan untuk generasi selanjut nya, dan bagamana cara membauat hukum rumusan nya yang sesua, karena hukum masih berpihak dalam lingkup penjajap saja, maling ayam di pukuli sampai mau mati dan hukum lama, sedangkan yang korupsi di biyarkan keluyuran dan bermengah-mengah, presiden dan DPR harus adil dalam pembangunan daerah jangan hanya Jakarta dan Pulau jawa saja yang di bangun.

Kita juga lihat gaduh nya partai politik di Indonesia ini, dan gila calon presiden bersaing hingga lupa diri, belum jadi pemimpin sudah menghalakan semua cara untuk mencapai semuah ke inginan nya, bagai mana jika duduk jadi presiden, angota DPR yang ricuh dan berkonflik antar praksi nya sendiri, mereka tidak lagi mengurus rakyat, tapi sudah di sibukan dengan berebut kursi kekuasan.

Apa bila sudah dekat dengan pemilu, baru rakyat di perbaiki, dan jika sudah duduk memimpin rakyat di buang, janji di lupakan sudah, dan saya tegas ini, Indonesia tidak demokrasi, dan tidak demokrasi dan tidak adil sebagai berikut ini.

Pertama dalam pemilihan Presiden, hanya golongan tertuntu saja yang di berikan mandat, biasa nya Jawa atau Bugis, jika negara ini benar demokrasi, harus nya semua golonga di ikutkan dalam pemilihan calon presiden, masalah terpilih siapa itu bukan masalah, tapi pemerintah sudah menujukan Demokrasi pada Rakyat, siapa saja berhak jadi Presiden dan ikut berparti sipasi dalam lembanga pengelola Negara, KPU sebagai penyelangara pemillihan harus nya mengerti ini, jika semua golongan suku di ikutkan pemimpin nya dalam pemilihan Presiden walau pun itu sandiwara, maka mereka akan merasa di hormati dan di hargai oleh pemerintah, dan demokrasio itu akan tercipta, dan NKRI akan kuat jauh terhindar dari perpecahan, dan yang lain lagi seperti pemilihan jadi Jendral baik TNI atau Polisi, semua di ikutkan jangan jawa memlulu, harga yang lain nya, dan itu desibut demokrasi tidak berpihak, dan pembangunan harus merata di lakukan dalam seluruh wilayah Indonesia, agar Demokrasi dan keadilan dan hak semua di dapakan, jangan hanya pada provinsi tertuntu saja yang di beri hak Istemewa nya, seperti kerat Yoyakarta yang monarki asulot dalam sesytem ke pimimpinan nya.

Presiden harus berkujung kesumua wilayah kabupaten dan provinsi Indonesia, agar mendengar apa yang di butuhkan rakyat nya, jangan hanya duduk di Jakarta makamnya tidak tahu dengan masalah yang ada di daerah, dan paling penting adalah pendidikan yang harus di galakan, agar supaya dapat memhami Demotrasi dan hak kebesan itu sendiri, dan tolonrasi beragama, jangan jika ada bom meledak Islam terus yang di salakan, lihat dulu baru menuduh, jangan seperti densus88 masuk mesjid dan main tangkap seenak nya, penjara di samakan, jangan di bedakalas nya, atau yang lain punya pasilitas yang sudah tidak bisa di benarkan dalam hukum sendiri, pembanguan sumberdaya manusia nya meliputi dengan teknologi, yang memodernisasi pasilitas kepetingan umum, sepertti jalan dan angutan umum jangan hanya di jakarta, itu nama nya tidak adil dan tidak demokrasi, kami di kalimatan juga membayar pajak, minyak dan batu bara kami di tambang jadi pembamngunan harus juga di berikan pada kami, secara adil

Yang perlu di ketahui juga adalah, Demokrasi ke adilan antara Masyarakat dan industri, karena dalam penelitian kami, terdapat 173 kasus konflik antara masyarakat dengan Industri swasta dan BUMN, tapi lebih banyak Industri swasta yang bertikai dengan Masyarakat.

Dalam di kusi kami kantor berita Canada Banjarmasin tanggal 20-7-2016 yang lalu di hadiri oleh beberapa Industri, baik yang swasta dan BUMN, dikusi itu di adakan untuk mencari jalan ke adilan dan demokrasi bersama baik masrakat atau Industri, dan Industri yang terlibat diskusi ini adalah, PT ADARO TABALONG, PT PERTAMINA TABALAONG, PT CONTH SEMEN TABALONG, PT SEMEN PADANG SUMATERA BARAT, AVRIL FANS FENDER ACEH BANJARMASIN MINYAK INDUSTRI KALIMANTAN SUMATERA IRAN DAN CANADA ASEAN, PT AVRIL FANS FENDER BANJARMASIN FASHION ROCK SASIRANGAN, PT ASTRA ARGO LESTARI TABALONG, PT AVRIL FANS FENDER BALIKPAPAN MUSIK STUDIO KALTIM, DAN PT IRAN CANADA FENDER JAKARTA MUSIK, BY PROJEK MARABAHAYA E.R.A ASEAN SINGPURA THAILAN MALASYIA SABAH FENDERASI MALASYIA.

Dan dikusis kami itu juga di hadiri tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, Ali Pasha jendral GAM Aceh, Kalimantan Malasyia, Raja Landak Kesultanan Pontinak, Rahmahwati ketua Avril fans fender Banjarmasin, pemilik kantor berita Canada Banjarmasin Aceh. Ahmat Maulana Barito Putra Fans, Tuanku Muhmmad Nohar Semen Padang Fans, Rahatiot Malalai Timor Lesti pengamat politik, Mahdahter Kwalid Papua, Sultan Khairul Saleh Kesultanan Banjarmasi, dan Sultan OTTOMAN Kesultanan Samudra Pasai Aceh. 

Konflik antara Industri dan Masyarakat ini harus di carikan jalan untuk keadilan kelat di masa depan jangan lagi bermasalah apa lagi sampai jatuh korban jiwa, karena dari tahun 2008 lalu di Kalimantan konflik antara rakyat ini belum selesai dengan tuntas, awal meledak nya konflik dari Banjarmasi hingga melebar sampai perbatasan Malasyia akibat dari sebuah Industri Tambang Batu Bara di Tatakan, Binuang, Tapi, Banjarmasin Kalsel, yang membuka kembali Tambang bekas milik Belanda di Zaman penjajah dulu, Industri ini memakai jalan lintas provinsi untuk mengiri batu bara mereka ke pelabuhan, dan akibat nya jalan hancur dan macet, belum lagi tabrakan, dan kegaduhan malam hari yang mengagu tidur orang, dan konflik PT CONTH SEMEN CINA, dan Pertamina, yang semua sampai sekarang belum tuntas, yang kedua nya berharap peda pemerintah untuk menengahi nya, namun tidak di gubris pemerintah pusat, karena pemerintah daerah lepas tangan tidak sangup mengurus nya, karena setiap Industri yang di tuduh pemerintah Daerah di lindungi Rezim SBY yang luar biasa kurup itu, dan di wariskan lagi pada Rezim Jokowi ini, juga masih jalan buntu ke adilan dan demokrasi yang di harap kan itu, pemerintah daerah Pro Rakyat, banyak mereka menawan mobil truk Industri, yang perlu di beri penghargan adalah Polres Tabalong dalam membela Rakyat Kalimantan, Polres Tabalong di bawah komado, Akbp Ribo Samalakawa Batu Bara, bersama Jendra GAM Aceh Ali Pasha, dan Ormas Sumatera, dalam bekerja sama memblokade jalan lintas Provinsi yang di lintas Industri yang merusak jalan, sampai dengan Militer Malasyia dan Negara Federasi Sabah Malasyia, yang menangkap mobil Truk Industri yang merusak jalan di Pintu Perbatasan Kalimantan, di Tambah dengan Avril fans Fender Banjarmasin, di Bawah Komado Rahamahwati dan Saya dalam menduduki kilang minyak Pertamina di Kaltim-Kalsel.

Gambar Polres Tabalong Bersama Pasukan GAM Aceh, yang menangkap Truk PT CONTH seman Cina, di Tabalong dan Balangan, bahkan Akbp Ribo Samalakawa Batu Bara, berani menutup PT CONTH Atas dukungan Rakyat KALSEL-KALTIM, namun sayang pemerintah pusat tidak membantu dalam mencari ke adilan bersama dengan Pemerintah daerah Kalimantan.

Tanpa Polres Tabalong dan GAM Aceh, para Cina PT CONTH akan di bunuh Rakyat Kalimantan yang meluap emosi nya, akibat dari jalanan perkota dan menyebabkan macet di Banjarmasin dan Balikpapan, jadi dalam diskusi itu Industri pun juga minta keadilan dari pemerintah pusat, agar juga tidak di rugikan masayarakat kalimantan dan itu wajar, karena kami juga tahun Industri tidak bebas dalam melakikan kegiatan nya, kalau Prajurit Dayak yang menyerang hingga menbunuh dan membakar mobil Industri yang lewat di perkampungan mereka itu adalah hal biasa sudah, Maka suku dayak ini bisa pengatas nama suku untuk menuntut ke adilan pemerintah, dan tidak ragu berkonplot dengan banjar dalam perang melawan Idustri.

Jendral GAM Aceh Ali Pasha

Gambar Rahmahwati Avril fans Fender Wakil dari rakyat Kalimantan

Dalam pertemuan ini, pihak Industri mengutarakan juga tentang ke tidak adilan Pemerintah daerah dan pusat selaku penyelengara, dan mereka tergabung dengan persatuan pengusaha Sumatera, dalam konflik, mereka juga sering juga mengatakan, di mana Demokrasi dan Hak Asasi Munusia dan Kekebasan dalam membuka sebuah usaha dari Pemerintah, sudah banyak di berikan pemerintah daerah namun belum juga cukup itu, konflik ini selalu melahirkan kesukuan, agama dalam bertikai nya, bahkan pengusaha yang juga bisa mempropokasi yang mereka satu suku satu agama, dan terus menyebut demokrasi dan kebebasan dalam berusahan mencari makan.

Tapi dalam diskusi ini melahirkan solosi yang menunggu pemerintah seperti DPR dan Presiden dalam penarapan, nya, solusi dari para Industri adalah, Pemerintah pusat harus mewadahi Kepetingan Industri, dan juga melindungi demokrasi Industri, sepetri demokrasi Rakyat, dan juga pemerintah harus mengurus Industri yang merusak jalan, dan minta tanggung jawap supaya memperbaiki, menangkap tegas nya seperti Polres Tabalong, dan menghukum dari komplotan Rakyat yang anarkis dan membawa kesukuan dan agama, dan ijin usaha serta peraturan pembatasan Industri yang terlalu bebas dalam mengepolitasi alam, singkat nya prtokol kyoto, pembatasan juga untuk industri asing, dan hukum demoktasi yang jelas, karena industri lokal bisa mempropukasi rakyat untuk menyerang nya, dan demokrasi untuk para buruh kerja daerah, dan tapi demokrasi itu juga jangan merugikan buruh kerja yang datang dari luar, dan diberikan juga hak demokrasi pada industri yang hampir bangkrut untuk memehaka buruh kerja dengan di awasi secara adil oleh pemerintah sendiri. ya bagi mereka Industri itu adil tapi bagai mana dengan Rakyat dan para buruh lain nya, kalau DPR dan Presiden mau akan perpentan Industri dan pengusaha itu mungkin rakyat akan berkonflik dengan Pemerintah, dan sebalik nya juga pengusaha akan berkonflik juga, seperti yang kami sepakati bersama kawan, solusi yang di bicarakan industri demokrasi yang jalan buntu, tidak bisa di tarakan sama sekali, dan tidak heran dalam diskusi berdebat serta keluar emosi nya, bahkan saya dengan Rahmahwati sebagai penengah hampir meledak, saya langsung keluarkan kata-kata, kalau sama mengeras kedua nya ini, maka sampaikan pun akan berkonflik, dan percuma kita berkumpul di sini, meneding kita semua hunuskan pedang saja dan akan prisai bertempur di luar sampai mati, kita disini bukan untuk berkelahi tapi mencari jalan keluar untuk masalah ini, jadi kami pun belum menemukan jalan supaya kedua belah pihak merasa adil dan demokrasi dalam satu kesatuan, walau punya batasan-batasan sendiri, karena demokrasi yang harus di sama kan rata seperti Pancasila itu nama nya bukan demokrasi karena di paksakan penarapan nya, demokrasi yang sebenar nya di tarakan pemerintah tanpa paksan sedikit pun, dan diterima masyarakat secara lapang dada, itu yang nama nya demokrasi, demokrasi mesama ratakan pancasila itu sudah merugikan yang lain jua, yang mereka tidak bisa terima, jadi sulit sekali, tapi perlu di hargai demokrasi pancasila, karena lebih baik dari pada Zaman kerajaan dulu, tapi hanya saja butuh perbaikan lagi, karena demokrasi membuat tidak boleh menyotek siapa pun, negara apa pun, tapi harus dengan cara meneliti dan pembelajari sosial rakyat Indonesia sendiri, dan belajar dari pristiwa sejarah seperti konflik yang berkaitan dengan Demokrasi itu sendiri.

Gambar Para Angota Industri Dalam Diskusi Di Kantor Berita Canada Banjarmasin

Dalam diskusi juga para pengusaha dan Industri mengurakan perasaan terhadap pemerintah Pusat yang di dukung pemerintah daerah, perasaan itu adalah Demokrasi dalam penarikan pajak Industri swasta, yang di katakan sudah berlebihan dan keterlaluan, karena Industri yang berada di sektor daerah, di minta rakyat untuk membangun daerah di mana Industri itu berada, baik dari Industri Asing, Industri lokal daerah, dan Industri se Indonesia, karena pajak yang di tarik pemerintah pusat uang nya kadang di gunakan untuk membangun wilayah lain, sedangkan Industri di daerah tersebut di tuntut oleh masyarakat untuk membangun pasiltas umum untuk kepentingan bersama, seperti jalanan, halte bus, angkotan gratis untuk siwa pelajar, membangun sarana pendidikan, menyelengarkan acara umum musik, ceramah ke agaman, dan hari raya, baik natal dan Islam nya, jadi jika Industri terpaksa mengelurkan uang exstrak untuk itum dan biasa di angap pajak 2 kali bayar, pertama bayar dengan pemerintah, dan 2 bayar dengan rakyat daerah yang industri itu berada dan berkegiatan, jadi ini perlu penangan juga baik dari presiden dan DPR selaku penyelengara negara, Industri BUMN juga harus membantu Industri swasta dalam membanguna demokrasi ke adilan sesama baikr rakyat dan Industri itu sendiri dan masyarakat agar kedua tidak merasa di rugikan, karena tegas nya Industri merasa di rugikan dan sudah mengagap bayar pajak 2 kali, karena kalau tidak begitu konflik akan terjadi, rasisme dan agama akan di jadikan pemico konflik tersebut, dan ini sangat kami dukung, karena demi kepentingan bersama, baik industri dan masyarakat.

Karena dalam dikusi juga Ormas Sumatera yang bicara, dengan Industri saat rakyat menuduh nya, suara itu, Industri sudah bayar pajak dengan pemerintah, jadi kalian tuntutlah pada pemerintah, sedangkan pemerintah pusat yang tidak mengubris nya, Industri yang jadi sasaran nya, dan Ormas Sumartera latang bicara, melarang Industri bayar pajak pada Pemerintah Pusat, dan uang pajak tersebut berikan pada Ormas Sumatera, dan Industri akan bersama dengan Ormas Sumatera untuk melakukan pembangunan dengan saling mengawasi, dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Industri dan Masyakat sendiri, dan ada beberapa Industri yang sepakat dengan Ormas Sumatera, dan mereka tidak bayar Pajak lagi pada pemerintah pusat, dan hal ini Pemerintah daerah tahu, tapi hanya daerah tertentu, Ormas Sumatera melindungi dengan Industri yang tidak bayar lagi pajak pada Pamerintah Pusat, dan Ormas Sumatera pun di Belikan pekakas militer oleh Industri tersebut, dan jika ada kalangan dari TNI atau Polisi yang datang karena Industri tersebut tidak bayar pajak, maka Ormas Sumatera akan melawan meski kontak senjata, dan Polda serta TNI tahu ini, cuma hanya berdiam saja, karena apa yang mereka lakukan itu menurut pemerintah daerah benar, 

Gambar TNI dan Polisi Yang Habis-habisan berntok dengan Ormas Sumatera, di Bantu Pemuda Pancasila Medan

Dan Industri dan pengusaha juga kadang, Polda dan TNI provinsi dan kantor Pajak daerah biasa di berikan uang, agar berdiam, dan jangan sampai hal ini bocor, maka nya TNI dan Polda terbagi 2, satu Pro Pemerintah Pusat, Dan Pro Industri, jadi TNI dan Polisi biasa bisa bergabung dengan Ormas Sumatera dan Pemuda Pancasila, bentrok Polisi dengan Polisi dan TNI dengan TNI, dan lihat gambar di atas tadi, dan kejadian itu terjadi pada pada tahun 2007 Rezim SBY.

Singkat nya, sebagian dari Industri dan Rakyat sudah memunis Pemerintah Pusat Jakarta adalah Penjajah, tidak Demokrasi berpihak dan golongan, dan sekali rasisme lahir lagi sebagai motor nya konflik, yang di mana Jawa akan di silahkan, Asing, Industri Asing yang di musuhi bisa di Kalimantan dan Sumatera adalah Industri dari Amerika Serikat dan Cina, yang di angap merampas, contoh adalah PT Freeports Papua, yang sebenar bukan PT Freporst yang salah, tapi Pemerintah Pusat yang salah, karena sudah memberikan Ijin Tambang kelewatan batas, yang juga merugikan negara, Papua akan menangung dosa FREEPOTRS dan Pemerintah Jakarta, dengan Bencana Alam, dan sedakan meraka Rakyat Papua tidak dapat sedikit pun harta alam nya, kadang bisa di Katakan mereka DPR dan Presiden Pelayan Penjajah Amerika Serika, yang kata Amin Rais Partai Pan, SBY tunduk-tunduk dengan Penjah Amerika Serikat, bahkan Tiarap pas Negara di Perkosa Kekayan Alam nya Oleh Penjajah Amerika Serikat, dan bagi pembaca baca lah buku Amin Rais, Agenda Mendasak Bangsa Indonesia.

Gambar Korban Bentok 2 tewas langsung akibat berhadapan dengan Ormas Sumatera, 

Dan tidak salah jika persatuan Pengusaha Asean, yang dengan keras sensus ekonomi yang di buat Rezim Jokowi 2016 ini, yang di angap perampasan harta pengusaha saja, yang juga mereka Jokowi tidak juga membangun Kalimantan dan Sumatera, paling pulau jawa dan Jakarta saja, dan sekli lagi rasisme dan demokrasi terjadi lagi di kalangan Masyarakat, dan rasisme yang menuduh DPR dan Jokowi, itu bukan lagi sebagai motor nya konflik, tapi rasisme yang benar-benar terjadi, mereka Melayu, dayak, batak, bugis dan Papua, Mengatakan terangan dalam dikusi padahal ada orang jawa, Jokowi orang jawa, maka nya dia akan membangun pulau Jawa saja, dan yang lain akan di anak tirikan nya, padahal yang mengogosi Indonesia paling besar bukan Pulau jawa, Panglima TNI juga jawa, TNI akan berpihak pada Jawa, Panglima POLRI juga jawa, maka akan berpihak pada jawa, Hanya 1 Jendral Indonesia yang non Jawa, dia adalah Jendral Nusation, dan rasisme ini bukan rasime yang di jadikan untuk motor konflik, rasime yang kehilangan demokrasi adalah rasime benar-benar, dia lahir karena ketidak adilan, begitu lah kata Ormas Sumatera, yang kapan saja bisa menjadi Pemerontakan baru, maka di atas tadi sudah saya katakan ada 4 kesultanan yang Inggin keluar NKRI, dan bisa bergabung dengan Malasyia atau mendirikan negara sendiri, ini bukan acaman untuk Pemerintah Indonesia, tapi senuah kenyatan yang terjadi, hal yang paling menakutkan adalah pihak pengusaha kaya, yang nama nya tidak terdaptar di pemerintah Indonesia, dan yang menyimpan kekayan nya di luar negeri, yang bisa kapan saja untuk membelikan kaum pemberotak persenjatan lengkap, bahkan di Sumatera ada Pengusaha yang membeli 2 pesawat tempur bekas, dan 1 helikopter tempur yang entah di mana dia minyapan nya, dan jika Pemerintah Indonesia tak percaya silahkan hubungi kami, web; blogfrog99.blogspot.com   @frog_gozilla  frog.tato88@gmail.com

6289686711583 085246341308, ini saya lakukan untuk supaya hal yang tidak di Inginkan itu tidak terjadi, masalah nya hanya minta demokrasi pembangunan secara adil saja, jadi jangan di angap ini remeh pembaca.

Dari kalangan rakyat Kalimantan, Sumatera, Aceh, Papua, dan Sulawesi, dalam diskusi ini bicara, hal kesukuan dan agama lagi, dan bahkan bagi mereka yang merasa pemerintah Jakarat tidak demokrasi, bisa secara suka rela datang menemui Industri dan kelompok untuk bersatu dengan membuat perjanjian dalam pemberotakan, dan pemerintah daerah, TNI dan Polisi terlibat ini, merasa kesukuan dan daerah nya telah di rugikan oleh Pmerintah yang di Agap Majapahit itu, dan Ormas Sumatera itu bisa menjadikan Jalanan Lintas Provinsi yang sepi, sebagai lantasan Pesawat Tempur yang di beli itu, dan Angatan Udara Tan Malaka Padang Sumatera Barat, yang di sekolah di oleh para pengusaha kaya, di Rusia dan Canada, untuk menerbakan pesawat berbagai jenis, teruma Shukoi, dan Amunisi dari gundang TNI dan Polisi yang terlibat.

Saran saya untuk pemerintah Indonesia, cepat perbaiki Demokrasi hak kebebesan untuk otonomi daerah agar NKRI kuat dalam persatuan, dan menjaga konflik kesukuan dan kedaerah serta Agama.

Dan diskusi pertemuan diskusi antara masyarakat dan Industri kami masih belum menemukan alternativ untuk menangani nya, kami belum bisa bergerak karena tidak ada nya dukungan Pemerintah Pusat, dan kami juga hati-hati dalam melangkah, karena ini kapan saja bisa menui konflik yang akan memecah belah NKRI.

Demokrasi Antara Golongan Suku Indonesia 2016

D. Mencari Rumusan Demokrasi Pemecah Konflik Antar Organisasi Masyarakat Indonesia

Gambar Diskusi Antar Organisasi Masyarakat Indonesia, di Kantor Berita Canada Banjarmasin.

Di Indonesia ini sangat banyak warna-warni organisasi masyarakat, baik yang tua dan muda, baik yang laki-laki atau perempuan, dan yang agama, yang kesukuan budaya dan tradisi, dan ini juga harus di tangani bersama, dari Pemerintah Pusat dan daerah, karena mereka ini sama menutut hak asasi demokrasi dalam persirikat dan berkumpol serta membuat partai politik untuk berpatisipasi dalam penyelengaran Republik Indonesia ini, dan organisai yang terlibat dalam diskusi ini adalah.

Avril fans Fender Banjarmasin Aceh, Avril fans Fender Bandung Jawa Barat, Avril fans Fender Papua Timika, Avril fans Fender Balikpapan Samarinda, Avril fans Fender Sulawesi, Avril fans Fender Sumatera, Avril fans Fender Dayak Kalteng, Avril fans Fender Jakarta, Negera Federasi Sumatera, Laskar Islam Malaka, Laskar Islam Indonesia, Persatuan Kristen Indonesia, Fron Islam Indonesia Malasyia, Ormas Hindu Bali, Persatuan Katolik Indonesia, LSM Bhuda Sumatera, FPI Indonesia, Laskar Islam Antasari, Persatuan Kriten Batak Sumatera Utara, MUI Indonesia, NU Indonesia, Muhammadiah Indonesia, Partai PAN Sumatera dan Kalimantan, Partai Hanura, Paratai Nasdem, Partai PPP, Partai PKB Sumatera, Partai PKS, Partai Politik Aceh, Yamaha Clup Motor, Semen Padang Fans, Barito Putra Fans, Pemuda Pancasila, Serikat Perdangan Kalimantan Sumatera, Persatuan Tanah Melayu, Persatuan Masyarakat Jawa, Persatuan Masyarakat Papua, Bugis Comonty, Pemuda Pembela Sulawesi dan Kristen Dayak Kalteng.

Dan semua angota diskusi ini punya masalah yang sama dengan Pemerintah Indonesia, kecuali lembangan pemerintah, dan Partai saja, tapi di luar itu mereka Kompak dalam menuntut hak berserikat dan mendirikan Organisasi nya.

Dari 17 Agustus 1945, sudah di muat dalam hukum demokrasi kebesan berserikat, dan membuat organisasi, tapi penarapan nya belum bisa di katakan demokrasi, karena kerap kali pemerintah bisa membubarkan nya, dengan bermacam dalil nya, ya di hadap pemerintah mereka bubar, tapi mereka bisa bergerak di bawah tanah, dan membuat pemeberotkan.

Petama yang bicara dalam diskusi ini adalah FPI, panjang nya, Fron Pembela Islam, dan Persatuan Kristen Indonesia, atau di singkat PKI, mereka bersuara, tetang tolenransi beragama dan berserikat, dan pembubaran, karena 2 ormas ini telah merasakan di bubarkan, tapi mereka nekat tidak bubarm dan bertahan dan begerak terus, perlu di ketahui 2 ormas ini, adalah ormas berbasi agama peling kuat di Indonesia, mereka hak demokrasi pada pemerintah.

Mereka mengatakan pemerintah Jakarta jangan membubarkan Organisasi nya, tapi jika ada angota yang bersalah, tangkap angota nya, jangan bubarkan organisasi, karena ini hak demokrasi kata mereka, mereka juga mengatakan Hukum Pancasila telah membatasi meraka kelewatan, dan membuat ruang gerak menjadi sempit sekali, dan susah nya juga organisasi mereka bersatu dengan pemerintah, dan FPI juga tidak terima dengan bermacam tuduhan pemerintah, yang menuduh Ormas nya bukan pelaku nya, Islam teroris, yang teroris bukan Islam nya tapi orang yang menganut Islam tersebut, 1 yang salah, dan jangan di salahkan semua nya, yang tidak ada kaitan nya, perempaman saja, siapa tahun yang melakukan bom bunuh diri pelaku nya bukan orang Islam, dan apakah Pemerintah yang menuduh bisa bicara dengan orang mati.

Kami FPI mengakui ada dari angota kami yang kadang lepas kendali dalam melakukan kegiatan, tapi jangan semua nya yang di tuduh, seperti kita ketahaui disini kan terkompul tokoh agama, Kristen dan yang lain nya juga bisa bertindak hal yang sama dengan FPI, tapi kenapa FPI terus yang di tuduh mendahului, dan penyelidikan polisi yang kurang Propesional dalam mengurus nya.

Persatuan Kristen Indonesia, kami akui kami pernah berkonflik dengan persatuan Yahudi Amerika Serikat, kami mempermasalakan agama nya, tapi kami bertikai kemarin masaalah, orang Amerika Serikat, di Sumatera Utara Medan mengunakan Agama Kristen untuk berlidung, dan bahkan menyatuka 2 ajaran, ini, kami merasa mereka sudah menghina Kristen, dan kami pun bicara dengan FPI minta bantuan untuk mengurus nya, tapi FPI lepas tangan, takut membantu kami, dan kami mengerti itu, tapi yang gila nya, kenapa Pemerintah Membubarkan kami, padahal orang nya yang bertindak anarkis, dan tidak semua dari angota, maka nya kami ikut dengan diskusi ini.

Pemerintah buta kah sudah, di mana Dayak Kalteng yang membakar loji Yahudi di Kalimantan, tapi kenapa mereka tidak di bubarkan, dan alasan dayak, mereka tergangu terhadap para yahudi Amerika Serikat, yang datang bekerja Industri perusahan, pada dasar nya hanya kedok menyebarkan ajaran Yahudi di kalangan dayak sendiri.

Maka nya kata saya di atas tadi sudah, jempul saya yang jadi taruhan nya, jika yang Islam tidak bisa di kristen kan, dan sebalik nya, tapi bengai mana cara pemerintah untuk memberikan Demokrasi atar kedua nya, dan tidak merugikan di antara kedua nya, karena sudah saya katakan, mereka Kriten Indonesia ini sudah paham dan menerima akan budaya dan tradisi Islam, jadi jangan lagi di antara kedua nya di berikan jurang, seperti Wakil Presiden yang mengatkan Azan Islam di larang pakai pengeras suara, ini menambah jurang nama nya di antara nya, yang mana pihak Kristen dan yang lain nya tidak menyuarakan itu, dan kami paham, Wakil Presiden Yusup Kala itu hanya mencari simpati saja, tapi tidak berpikir dampak nya kaya apa di Masyarakat ini, seperti yang di katakan pihak kristen batak, kami memahami akan budaya dan tradisi Islam itu kayapa, dan bangai mana bulan Ramadhan itu kaya apa, dan kami tidak merasa terngangu karena nya, dan kami paham Aceh, hanya ada kristen gila yang berniat membangun Gereja di Kuta Raja Lama, jadi kami paham itu, nah ini yang di permasalahkan FPI.

Ada sebuah Prestiwa penting yang terjadi, di mana ada sebuah Cluber Diskotik yang di datangi FPI, dan Menyebakan Bentrok, dan polisi tahu, karena sudah di berikan tahu, bahwa FPI akan mendatangi Diskutik itu, karena Diskutik itu di angap sudah merusah genarasi muda, cuma masalah nya satu, FPI datang dengan berpakain agama, jika saja jangan datang berpakian agama saat itu, karena tujuan itu bukan membubarkan diskotik untuk agama, tapi dampak pada pemudah di daerah tersebut, polisi yang di minta untuk membubarkan nya, tidak melakukan nya, karena pemerintah telah menerbitkan Ijin nya, dan ini kesalahan patal. apakah pemerintah yang menerbitkan nya itu tidak tahu sosial masyarakat di sana, yang sudah jelas, nah perkara ini sampai masuk sidang, di mana Pihak diskotik meminta Demokrasi nya dalam membukan Hiburan Mamalam, pemerintah daerah bersuara, pernibtan ijin nya punya batasan, tapi tetap salah, karena tidak tahu daerah yang akan di bangun dikotik itu, FPI atau Diskotik nya tidak lah salah, tapi pemerintah yang salah, yang sudah menerbitkan ijin tersebut, walau pun ada pembatasan, dan diskotik tersebut sudah menjalakan pembatasan tersebut, namun nama orang banyak yang berkujung ke disana, dan mereka menyebunyikan yang di larang, maka nya sudah di katakan oleh Kristen batak tadi, hanya seorang Kristen gila yang berniat membamngun gereja di Aceh kuta Raja, karena daerah tersebut sudah di ketahui kaya apa, jadi ini harus di pahamami, dan gila nya Pemerintah menyelahkan FPI terhadap bentrok tersebut, ini menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, ini bukan membela FPI, tapi pemerintah harus melihat dulu tujuan FPI itu, baru menuduh, dan dugan kami Pemerintah terpengaruh terhadap media jakarta yang mengabarkan FPI sadis itu, tidak melihat lagi dengan diskotik itu di mana di bangun, dan jika pemerintah inggin menyamakan nya berarti itu bukan Demokrasi nama nya, karena sudah pemaksan itu, dan telah menghapus budaya satu kelompok di lakukan, maka nya kata saya tadi di atas saya berani katakan Indonesia tidak demokrasi, karena hukum pancasila pemaksaan dalam menarakan demokrasi, dan menghapus budaya satu golongan dan agama nya, dan itu sudah merugikan.

Perlu di akui FPI saat itu bertujuan baik, karena mereka tidak inggin genarasi muda di daerah mereka rusak dan pengaruh miras, itu saja, tapi adaya karena pemerintah mengatak yang merusak adalah Demorkrasi, dan itu demokrasi hasil contekan, karena tidak meneliti masyarakat sosial yang di perintah nya.

Dan FPI, vs Dayak Kalteng, dayak kalteng mita bubarkan FPI, karena FPI sudah membubarkan aruh adat suku dayak, dan pemerintah sekali berpihak pada yang salah, yaitu sudah membiyarkan perjudian atas nama aruh budaya dan tradisi suku dayak sendiri, dan suku dayak muslim lah yang bersatu dengan FPI yang datang untuk membubarkan perjudian itu, melahirkan perapokan dan Maling, dan para penjudi nya bukan orang dayak tapi para mafia judi kalimantan, suku dayak sendiri, seperti dayak manyan non Islam mendukung FPI untuk membubarkan nya, karena merasa budaya dan tradisi nya telah di kotori perjudian, dan yang seharus nya bukan FPI bertidak, tapi pemerintah, dan gila nya lagi pemerintah menerbitkan ijin itu, mengatakan demokrasi kesukuan, dan ini hukum pancasial yang merugikan golongan, karena kemana saja bertanya, tidak ada budaya dan tradisi suku dayak berpesta dengan perjudian, kalau yang pesta miras itu sudah dari dulu, dan tidak terlalu berdampak, yang berdampak itu perjudian, dan tidak tahu siapa yang membayar sekolompok suku dayak mengamuk menutut FPI di bubarkan, pada jelas salah ini, dan pemerintah FPI di bubarkan nya, jika ada yang betindak keras, angota nya yang di hukum bukan menyalahkan semua FPI, dan ulama Islam pada saat itu, dan yang ambisius ingin membubarkan FPI adalah Densus88, ini demkrasi yang salah, dan melihat tindakan sebuah organisasi berbasih agama, telah memaksakan paham nya, pada hal tidak.

Dan saya tegaskan lagi, demokrasi untuk menyamakan semua golongan menjadi satu bila di tarapkan akan menui konflik baru, dan itu bukan demokrasi, dan kadang pemerintah mengatasnama nama demokrasi untuk melucuti semuah organisasi masyarakat.

Seperti sebuah organisasi Pank Rock jalanan yang kerap kali di bubarkan, padahal mereka juga punya hak untuk berkompuk dan berserikat, jika ada yang bersalah dan menyimpang jangan organisasi jadi sasaran tapi orang pelakuka nya, dan semua angta nya tidak semua terlibat, dan mungkin saja itu masalah Pribadi angota tersebut, tapi bukan masalah Ormas Punk tersebut, jadi aneh ini kah yang disebut pemerintah Indonesia demokrasi.

Seperti Ormas Pemuda pencinta balap juga sering menjadi sasaran nya untuk di bubarkan, padahal mereka juga punya hak, dan apakan yang mereka balapan liar itu adalah ormas pemuda tersebut, tapi apakah dia hanya mengatasnama kan nya saja, sekali lagi ini kah demkrasi Indonesia.

Dan pembubaran serikat buruh di Indonesia, padahal meraka punya hak untuk bersirakat, pemerintah tugas nya hanya mengawasi nya, jika menyapang, baru ambil tindakan, tapi bukan ormas nya yang di tuduh tapi para angtoa nya melakukan nya yang harus di hukum.

Dan kenapa beberapa orang di daerah luar pulau jawa dan Jakarta di larang mendirikan partai, dan mengapa Partai Politik Aceh tidak di akui keberandan nya, untuk berpartisapasi dalam pemerintahan,? apakah takut jika dari kalangan Aceh duduk memerintah Indonesia, berbuat keras menhapus demokrasi yang ada, dan menganti hukum dengan AL-Qur'an? apakah ini rasisme Pemerintah? di mana hak yang demokrasi medirikan partai di Indonesia. di mana kata nya pemerintah Indonesia yang terbukan transparan itu? kenapa yang lain di larang dengan bermacam dalili? dan kenapa orang luar pulau jawa dan Jakarta tidak di ikut dalam pemilihan Presiden, apakah takut akan penyalahgunan kekuasan, hinga memindah ibu kata? dan jadi tegas nya kami sepakat menolak Indonesia di katakan Demokrasi dan terbuka, banyak batasan, dan pemaksan hukum pancasila yang sudah inggin manyama ratakan golongan yang jelas sudah tidak bisa dan adil, dan merugikan gololongan tertentu, jadi ini adalah tugas dari Pemerintah untuk mencari demokrasi dan keadilah hak, dan jangan menyotek, tapi pelajari masyarakat sosial nya.

Demokrasi Antar Golongan Suku Indonesia 2016

F. Mencari Rumusan Demokrasi Hak Asasi Manusia, HAM Indonesia

Gambar kekerasn Polisi pada pelaku kejahatan.

Di Indonesia ham hanya milik pejabat bukan semua orang, karena jika pejabat akan di perlakukan manusiawi, dan jika bukan pejabat, maka akan tidak di beri perlakuan yang standar, dan diskusi ini membahas hak asai manusia Indonesia, dan tokoh terlibat dalam dikusi ini di Kantor Berita Kanada Banjarmasin adalah.

Punk Rock Tato, Alternativ Rock Numetal Comnty Tato88 Tanjung Tabalong, Avril fans Fender Banjarmasin Aceh. Ormas Mantan Pecandu Narkoba, Mantan pelaku pembunuhan dan perampok, tokoh mantan Pelaku kekerasan Kriminal, Tokoh-Tokoh Mantan Narapidana, Para bandit dan Peraman, para mantan maling ayam, dan mantan salah tangkap Polisi.

Bangai mana bisa di katakan demokrasi, kalau para polisi memperlakukan pelaku kejahatan yang kelas teri seperti binatang saja, bukan Manusia, dan para koruptor di biyarkan saja, padahal korupsi merugikan negara, bukan lagi perorangan, contoh seorang maling ayam, di tangkap dan hakimi masa, dan polisi membawa nya lagi ke kantar polisi, lalu bertindak kekerasan lagi, dengan kejahatan tidak sesuai, pelaku maling ayam hanya merugikan perorangan dan pelaku korupsi merugikan negara, tapi aneh, di perlakukan di dalam penjara bagai raja, terustrang saya ini adalah mentan pembunuh, dan orang yang saya bunuh ada 14 orang, baik di kalimantan, dan Sumatera, dan saya di ampuni oleh bupati Banjarmasin, dan menyerahkan semua senjata api yang saya miliki pada Pemerintah, dan juga emas 80 Kg dari tambang emas elegal, dan saya 6 Tahun di penjara, sebelum di Ampuni Bupati Khairul Saleh Banjarmasin, karena saya memabantu Pemerintah dalam melakukan Operasi membungkar gudang senjata api dan granat di Mesuji Lampung, dan saya juga orang yang saya bunuh adalah bos Mafia senjata api rakitan di Mesuji beserta para anak buah nya, karena mereka telah merancuni ayah saya sampai mati, atas dasar itu, hukuman mati yang di jatukan pada saya, di Ampuni, jadi sangat hapal sekali akan penjara, tidak bisa di bohongi lagi, dan jika ingin tahu kasus pembunuhan saya anda bisa lihat di alamat Blog Web Ini; Sejarah Berdirinya Kantor Berita Kanada Banjarmasin Oleh Avril fans Fender, atau Perpustakaan Frog Gozilla Tempat Bertukar Ilmu Pengetahuan dan Imformasi: Sejarah Perjalanan Avril fans Fender Banjarmasin-A... http://blogfrog99.blogspot.com/2016/06/sejarah-perjalanan-avril-fans-fender.html?spref=tw Kontan Senjata Sumatera Di Philipina 30 Maret 2016... http://blogfrog99.blogspot.com/2016/04/kontan-senjata-sumatera-di-philipina-30.html?spref=tw … Avril fans fender Aceh, we write the history of the establishment of Avril fans fender, http://blogfrog99.blogspot.com/2016/06

Di penjara kekerasan petugas sipir tidak bisa lagi di hidari, dan perlakuan yang tidak manusiawi yang di lakokan polisi saat mengtrogasi pelaku, bahkan yang sudah mengakui kesalahan nya pun jadi bulan-bulan polisi di kator nya, di pukulim di gebuki, di adu sasama tahanan, di telajangi, di setrum, di semprot dengan cairan lombok, padahal kejahatan tidak sesuai dengan di perlakukan seperti, lebih exstrim dari para tahan militer GAM Aceh, atau milisi Aitarak, dari pada di perlakukan seperti mending di bunuh saja sudah pelaku tersebut, dengan di tembak, dari pada di perlakukan seperti itu, paling tidak bisa di terima adalah perlakuan sodomi, polisi menyruh tahanan lain menyedomi nya, ini perbuatan gila, yang tidak bisa di maafkan, bunuh saja pelaku maling itu, jangan di perlakukan macam itu, dan polisi yang menyruh nya apakah kelainan jiwa? jadi di mana demokrasi dan hak Asasi manusia Indonesia itu, dan pemerintah jangan hanya bisa menyalahkan pemerintah Orde Baru Presiden Soharto dalam tindakan kekerasan, dan lihat lah Densus88 yang mengakap terget nya, yang main tuduh Islam teroris, target langsung di bunuh, harus nya di tangkap dan di bawa kesidang, alasan nya melawan, ya jelas melawan penjahat mau di tangkap, penjahat bodoh saja berdiam, atau penjahat yang sadar dengan pernuatan nya, Densus88 masuk mesjid dor-dor menenbak orang sholat, padahal mesjid sudah di kepung nya, dan target sudah jelas tidak bisa kemana-mana lagi, apakah kalian pemerintah masih terus menyalahkan Orde Baru yang berlaku keras, dan pembubaran organisasi, kalian dan orde baru nya sama saja, hanya beda cara nya.

Pemerintah juga harus memperbaiki pendidikan masyarakat yang main hakim sendiri ini, maling ayam dan sendal jepit yang harga nya 5000 rupiah di warung ini, di pukuli dan di keroyok hingga mati, bahkan ada yang di bakar hidup, hanya karena Maling ayam, yang paling harga per ekor Rp 50, paling mahal Rp 100, dan sandal jepit merek Nipon dan Swalau yang harga nya hanya Rp 5000 di warung, ini tidakan memalukan, sedangkan maling uang negara yang jelas merugikan di perlakukan seperti raja saja.

Gambar Sandal Jepit Nipon di jual di warung

Maling Ayam Di Pukuli Hampir Mati

Untuk seluruh rakyat Indonesia, yang pernah memukuli maling ayam dan sadal jepit Nipon, kelewatan batas, dan memperlakukan seperti bintang adalah pengecut, kalian hanya segerombolan orang yang pakai rock nya perempuan dan banci, dan kalau kalian kestaria, pukuli sampai mati maling uang negara yang telah merugikan seluruh rakyat Indonesia yang membayar pajak pada Pemerintah, atau melakukan pengulingan tarhadap para pemimpin yang korup yang bersifat merugikan secara universal, dan kepada polisi yang hanya berani memukuli dan bertidak keras pada pelaku kiriminal yang tidak sesuai ke jahatan itu juga pengecut, tidak lebih dari banci, dan apakah kalian polisi berani menangkap penjabat negara yang korup? jika tidak jangan mengaku kesatria dan lelaki, potong saja kontol kalian gantung di lehar, lepaskan saja serangam polisi kalian, dan pakai saja lagi baju perempuan, dan bekerja di salon-salon, singkat jadi banci saja sudah kalian, dari pada kotor nama polisi saja.

Tidak ada yang meragukan keberanian saya di Kalimantan dan Sumatera, dan tanykan saja pada Bupati Banjarmasin yang telah mengampuni kejahatan pembunuhan saya, dan tanyakan saja pada mafia narkoba Sumatera dan Kalimantan orang seperti apa saya ini, dan tanyakan pada GAM Aceh, bagai mana saya kontak senjata dengan TNI, hanya karena berniat menangkap bupati sumatera yang korup, walau begitu saya tidak pernah berlaku pengecut, menhajar orang yang sudah menyerah, dan tidak menyiksa musuh tapi langsung membunuh nya, ini yang desibut etika moral bandit, Pahlawan dan Penjahat itu sama berani nya, sama tanguh nya, tapi hanya saja berbeda dengan yang di kerjakan dan di bela, pahlawan membela orang tertindas, dan penjahat membela kejahatan dan membunuh orang tak berdosa hanya inggin harta nya, jadi pemerintah harus memberikan pendidikan pada masyarakat yang berlaku main hakim sendiri dan berlebihan, dan pemerintah juga wajib memberikan hak pada para pelaku kejahatan, dan apa bila kejatahanan luar bisa sudah merugikan nya, tidak usah lagi di penjarakan dan di siksa hukum mati saja sudah selesai, dan atas kejadian ini di mana demokrasi Indonesia yang di sebut pemerintah itu? tidak ada sama sekali? 

Gambar penjara Indonesia

Pembaca harus tahu, penjara Indonesia, punya kelas macam hotel, dan di bedakan fasilatas nya, jika yang kaya dan pejabat akan di perlakukan seperti raja, ruang tahan nya mewah, dan sedangkan yang miskin penjara macam bintak ternak, dan seharu nya di samakan, yang miskin dan kaya, sama penjara, tidak ada fasilas apa pun, kecuali WC, kamar Mandi, dan makan, miski presiden sekalian pun yang di masukan ke dalam penjara akan di perlakukan sama, tidak berbeda, karena penjara tempat nya para penjahan dan bajingan.

Gambar Perlakukan Keras Oleh Polisi Lalu Lintas dalam bertugas.

Apakah polisi lalu lintas di Indonesia ini tidak tahu yang nama nya HAM, hak asasi manusia, dan demokrasi kebesan masyarakat? dan apakah pernah belajar PPKN sewaktu duduk di sekolah dulu, memperlakukan para pelangan lalu lintas bagai maling motor saja, tidak lagi melihat dewasa, tua, muda, dan anak, libas habis, tilang habis, ini perampokan mengastas namakan hukum pancasila, sebenar nya jika tidak memakai hel juga tidak masalah, dia juga nanti yang jatuh mati kerena pecah kepala, dan memang benar, jika ada moto punya kenalpot nyaring di angap merugikan orang lain, karena suara nya yang nyaring sudah mengagu orang lain, dan jangan hanya para pengerdara motor yang memakai nya yang di tidak, tapi pembuat nya juga, dan jika anak naik motor, tidak usah marah-marah menangkap nya dan mengacam nya, hinga menanagis, dan menangkap siswa sekolah dengan berlaku keras luar bisa, apa lagi di suruh duduk dan mendengarkan suara kenalpot yang nyaring itu, jika dia tuli kaya apa,? aneh betul, tidak sesui dengan pelangaran, dan jika ada orang yang tidak membawa suarat motor nya, akan di perlakukan seperti maling motor, di ancam di tanyai bagai maling, hanya tidak membawa STNK dan SIM, pembuatan SIM juga mahal, uang nya entah kemana? jalanan rusak tidak di perbaiki,? di mana Demokrasi pemerintah Indonesia?

Gambar Densus88 berlaku kekerasan dan pembunuhan

Densus88 tidak lebih dari pada Petrus nya Orde Baru, Petrus panjang nya adalah, Penembak mesterius, cuma beda cara nya saja, Densus88 adalah G30 PKI dan Petrus yang moderen buatan Amerika Serikat, yang berkampanyi Islam Teroris, banyak sandiwara yang di buat nya, dengan membunuh para ulama, Islam akan di batasi gerakan nya, secara kasar Islam adalah pengacau suatu kelompok Masyarakat, dan ini sudah melangan hak kebesasan dan demokrasi beragama, setiap para ulama Islam berkumpol maka akan di curigai pemerintah sebagai teroris, pesanter di cap kamp nya para teroris, ini tidak lebih buatan Amerika Serikat penjajah timor tengah itu.

Densus88 akan masuk menerubus Rumah orang, main bunuh, main tembak, tidak lebih dari pada gerombolan bandit perampok, melawan tidak melawan akan di dor, di tuduh teroris, walau dia bukan teroris, mereka yang sipil bersenjata bukan teroris tapi perampok akan di tuduh teroris Islam akan di kaitkan dengan ISIS dan macam lagi, ini pelangaran hak asasi manusia, belum lagi masalah polisi yang salah tangkap dan berlaku keras, pada hal salah tangkap saja, ini pelangaran HAM berat sudah, namun tidak di usut, jadi Indonesia tidak demokrasi, tidak ada keadilan, dan hak asasi manusia itu.

Kesimpulan Ahkir Dari Penulisan Ini

Dan semua tulisan di atas tadi adalah Demkrasi hak asasi manusia, dan kebebesan Indonesia, yang sudah gila, dan juga tidak di perbaiki, penerapan yang salah dan pemaksa.

Hukum pancasila belum bisa memberikan suatu ke adilan, memang manusia ini tidak bisa adil, karena keadilan hanya milik tuhan, manusia hanya berusaha untuk adil, tapi setidak nya ada upaya untuk adil, dan terus berusaha untuk adil.

Demkrasi dan kebesan Indonesia secara hukum Pancasila, bukan Demokrasi, karena sudah memaksakan untuk menjadikan 1 golongan saja dalam sutau negara, tidak ada lagi, Jawa, Batak, Aceh, Bugis, Dayak, Flores, Papua, Dayak, Banjar, Melayu, dan Betawi. dan tidak ada lagi Islam, Kristen, Bhuda, Hindu, dan Aninisme, Karena inggin di satukan semua dengan demkrasi pancasila, dan ini akan berujung konlfik saja, jika pemerintah Indonesia inggi menarakan Demokrasi persamaan yang di sebut Puranisme itu, tidak salah Aceh yang Ingin keluar NKRI, karena itu adalah pilihan benar, dari pada konflik terus, mending buat negara sendiri, yang semua nya sama Aceh, dan Agama nya Islam, jadi jika ini terus di paksakan, mendiding buat negara sendiri saja lagi, dayak, negara daya, banjar negara banjar melayu, jadi biyar tidak lagi bertikai, dan kembali lagi seperti zaman kerajan nusatara, yang punya hukum masing-masing.

Tegas nya puranisme Demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi, karena pemaksan, demkrasi, kebebasan, dan Hak asasi manusia, yang sejati dan sebenar tidak di paksakan oleh pemerintah, dan di terima rakyat dengan lapang dada.

Dan mungkin sekian dulu imformasi yang saya bisa berikan pada anda para pembaca. Dan kita bertemu lagi di lain epesodi tulisa saya yang baru nanti.

Terima kasih telah membaca nya semoga berguna untuk anda.

Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam tulisan saya di atas.

FROG GOZILLA

Ketua Organisasi Alternativ Rock Numetal Comnty Tato88 Tanjung Tabalong yang bergerak memajukan pendidikan di Banjarmasin Aceh dan Indonesia.

Organisasi ini juga sangat aktiv di industri musik Rock Endergrond,

Dan berjuang untuk membangun perintahan ustmaniyah yang baru,  

Simbol organisasi

Avril Lavigne